GOTV – Pihak DPRD Kabupaten Bone Bolango menghitung satu persatu bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diberikan Pemda Kabupaten Bone Bolango. Dari hasil kalkulasi yang dilakukan terhadap item barang yang ada dalam paket pembagian kebutuhan pokok masyarakat, ternyata jumlahnya hanya mencapai tidak lebih dari Rp. 129rb. Padahal dari pagu anggaran, per item paket bantuan bernillai Rp. 200rb. Pihak DPRD menyesalkan langkah pemda Kabupaten Bone Bolango yang memihak ketigakan bantuan yang akan diberikan oleh masyarakat yang terdampak wabah virus corona. Seharusnya pemda Kabupaten Bone Bolango melakukan swakelola bantuan tersebut, bukan malah memberikan pada salah satu kontraktor yang ternyata bukan perusahaan yang bergerak dibidang distributor barang kebutuhan pokok.
Beberapa anggota DPRD Bone Bolango bahkan mengamuk dengan kebijakan sistem proyek dalam bantuan sosial kepada masyarakat, salah satu anggota dewan yang menolak yaitu Tahir Badu, anggota DPRD dari Partai Gerindra tersebut kesal dengan orang-orang yang mencoba mencari keuntungan dibalik musibah yang terjadi.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango, Halid Tangahu, dirinya menyampaikan agar persoalan bantuan kepada masyarakat untuk tidak dipihak ketigakan, karena dikhawatirkan hanya menjadi lahan bagi kontraktor mencari keuntungan.
Dari rapat yang berlangsung hingga 3 jam lamanya, seluruh fraksi di DPRD Bone Bolango sepakat untuk menolak sistem tender dalam program bantuan bagi masyarakat yang terdampak covid-19 di Kabupaten Bone Bolango. DPRD meminta agar Pemda bisa swakelola dalam pengadaan dan penyaluran bantuan masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemda Kabupaten Kota Lainnya di Provinsi Gorontalo.