GOTV.Bone Bolango – Bupati Bone Bolango Ismet Mile mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Ia menegaskan era toleransi terhadap pelanggaran disiplin telah berakhir.
Ismet meminta ASN yang tidak jujur, tidak disiplin, dan mengabaikan aturan bersiap menghadapi konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal itu disampaikan Ismet saat memimpin rapat koordinasi di Ruang Lupa Lelah, Kantor Bupati Bone Bolango, Selasa (21/7/2026). Dalam rapat tersebut, Ismet menyoroti masih adanya persoalan kedisiplinan aparatur, mulai dari kehadiran yang tidak sesuai fakta hingga lemahnya tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Jangan lagi ada yang tidak hadir tetapi dianggap hadir. Pemerintahan ini harus dibangun di atas kejujuran. Kalau tidak hadir, katakan tidak hadir,” tegas Ismet.
Ismet mengatakan perkembangan teknologi dan sistem pengawasan yang semakin terbuka membuat tidak ada lagi ruang bagi aparatur untuk bermain-main dengan data maupun mengabaikan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat.
Didampingi Sekda Bone Bolango Iwan Mustapa, Ismet menegaskan tidak akan ragu mengambil langkah terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi merugikan pemerintah maupun masyarakat.
Karena itu, seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memperkuat pengawasan internal dan memastikan seluruh jajaran bekerja sesuai aturan.
Peringatan serupa disampaikan kepada para camat. Ismet meminta camat memperkuat pembinaan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Menurutnya, disiplin harus menjadi budaya kerja bersama dan tidak sekadar dipandang sebagai kewajiban administratif.
Selain persoalan disiplin, Ismet juga menekankan pentingnya respons cepat terhadap laporan masyarakat. Para pimpinan perangkat daerah diminta selalu siap dihubungi ketika dibutuhkan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Jangan sampai masyarakat menunggu karena pejabatnya sulit dihubungi. Pemerintah harus hadir dan responsif terhadap setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ismet mengingatkan para ASN bahwa jabatan bukanlah hak istimewa yang diperoleh karena kedekatan. Jabatan, kata dia, merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja, kompetensi, dan integritas.
Ia pun meminta seluruh ASN menjaga profesionalisme serta menjauhi berbagai praktik yang bertentangan dengan aturan.
Pemerintah daerah, lanjut Ismet, akan terus memperkuat sistem pengawasan guna mencegah potensi penyimpangan sejak dini. Menurutnya, upaya pencegahan jauh lebih penting dibandingkan melakukan penindakan setelah persoalan terjadi.
“Kita ingin birokrasi yang bersih, disiplin, dan profesional. Jangan sampai ada yang tersandung persoalan karena mengabaikan aturan yang sebenarnya sudah sangat jelas,” pungkasnya.
