GOTV.Network.Deprov – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris RA Jusuf akan mendorong pengelolaan Bumdes yang ada di Desa-Desa kedepannya managemennya bisa lebih baik lagi, Paris Jusuf juga berharap dalam pengelolaannya Bumdes harus ada unit-unit usahanya yang jelas serta bagaimana caranya pengelolanya sendiri bisa menghidupkan Bumdes.
Hal ini ditegaskan Paris Jusuf disaat menampung aspirasi masyarakat lewat Kegiatan Penyebarluasan Rancangan Perda Provinsi Gorontalo oleh Badan Pembentukan Daerah ( Bapemperda ) DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024. Minggu , (19 Mei 2024)
“Terutama masalah administrasi dan pertanggungjawabannya harus jelas, agar kedepannya Bumdes bisa hidup, namun bukan malah mencari hidup di Bumdes itu yang saya harapakan. Managemen, administrasinya di atur dan pertanggungjawabannya di atur agar Bumdes bisa hidup,”jelas Paris Jusuf di depan masyarakat.
Ia juga berkomitmen lewat DPRD dirinya akan mendorong akan menghidupkan pengelolaan Bumdes bisa lebih terarah.
“Masalah perikanan, masalah pertanian pasti akan saya dorong di situ, ini awal membangun Bumdes jadi tolong di jaga baik-baik,”pintanya.
Disaat menyapa masyarakat dalam sosialisasi Ranperda Peredaran Miras, Paris Jusuf merasa bangga karena masalah miras ini bisa diangkat terus, menurutnya cara menekan terjadinya peredaran miras ditengah-tengah masayarakat, semua kembali kepada keluarga kita dirumah, lingkungan kita mulai dari yang terkecil anak kita sampai yang terbesar.
“Oleh sebab itu rangsangan-rangsangan itu yang perlu kita harapkan agar ada manfaatnya,”ujar Paris Jusuf.
Sementara menjawab aspirasi menyangkut masalah santunan untuk orang meninggal, Paris Jusuf akan memastikan dulu apakah orang yang sempat dipertanyakan tersebut sudah terdaftar di BPJS Ketenagkerjaan.
“Saya tidak tahu kalau orang tersebut masuk dalam BPJS ketenagakerjaan, kalau tidak masuk berarti tidak dapat santunan, karena yang berhak menerima santunan adalah orang yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena sudah aturannya begitu,”terangnya.
Selaian itu, masalah pelayanan Kesehatan terutama ketersediaan Dokter THT yang sampai saat ini belum ada tenaganya juga diungkap masyarakat, Paris Jusuf menegaskan bahwa masalah tersebut sudah menjadi tanggungjawab dari Pemerintah Kabupaten Kota.
“Masalah pendistribusian tenaga kesehetan khususnya Dokter nanti koordinasinya dengan Pemerintah Kabupaten Kota,”ujar Paris Jusuf kepada warga.(Ricky/adv)