Gorontalo.tv.Pohuwato – Komisi II DPRD Pohuwato menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), pada hari, Senin (16/11/2026), bersama Asisten 2 bidang Pembangunan, Dinas Pertanian, perwakilan kelompok tani padi sawah se kecamatan duhiadaa dan kecamatan buntulia membahas kondisi kawasan persawahan di Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia.
Pengairan menjadi masalah serius hingga menyebabkan gagal panen pada kurun waktu 2 tahun terakhir.
“Penyampaian bapak-bapak (petani) untuk menyakinkan pemerintah,” Kata Nirwan Due, Ketua Komisi II DPRD Pohuwato.
Dalam pertemuan itu, sejumlah petani mengungkapkan bahwa mereka telah mengalami gagal panen selama dua tahun terakhir. Kondisi tersebut dipicu terganggunya sistem pengairan yang selama ini bersumber dari Desa Taluduyunu.
Selain persoalan distribusi air, petani juga menyoroti sedimentasi yang semakin memperburuk kondisi saluran drainase. Pendangkalan saluran dinilai menghambat kelancaran aliran air menuju kawasan persawahan.
Atas kondisi tersebut, para petani meminta perhatian pemerintah daerah untuk menghadirkan bantuan alat berat berupa excavator. Peralatan tersebut dibutuhkan untuk membersihkan sedimentasi dan melakukan pembenahan saluran pengairan agar dapat kembali berfungsi optimal.
Dampak persoalan pengairan ini bahkan mulai mengancam keberlangsungan lahan pertanian. Sejumlah lahan persawahan dilaporkan telah beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan karena tidak lagi produktif untuk kegiatan pertanian padi sawah.
Di sisi lain, petani juga menyampaikan harapan agar sumber air yang digunakan untuk kebutuhan persawahan dapat terjaga kebersihannya dan sedapat mungkin terbebas dari limbah aktivitas pertambangan emas.
Hal ini menjadi pderhatian tersendiri mengingat air merupakan kebutuhan utama dalam menunjang keberlangsungan produksi pertanian, sekaligus menyangkut kualitas lingkungan di kawasan persawahan.
Umar, perwakilan petani, mengatakan di Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia luasan diperkirakan mencapai 2.574 hektare. Besarnya luasan tersebut menjadikan persoalan pengairan dan kondisi drainase sebagai isu penting yang membutuhkan penanganan serius.
“Faktanya 2.574 hektare yang butuh air,” Kata Umar.
Melalui RDPU tersebut, para petani berharap DPRD dan pemerintah daerah dapat mendorong solusi konkret, mulai dari normalisasi saluran, penyediaan alat berat, hingga perlindungan sumber air dari potensi pencemaran.
Sebab, tanpa perbaikan sistem pengairan dan kepastian kualitas air, keberlangsungan ribuan hektare lahan persawahan serta mata pencaharian petani di wilayah tersebut akan terus berada dalam ancaman. (ars)












