GOTV.Network.Deprov – Komisi I DPRDProvinsi Gorontalo akan mengkaji Kembali terkait dengan rencana tukar guling atau ruislag kawasan Bandara antara tanah yang dimilki oleh TNI Angkatan Udara yang ada di kawasan Bandara Djalaludin Gorontalo dengan tanah milik Pemerintah Provinsi Gorontalo seluas kurang lebih sekitar 7 hektar yang berada di Kawasan Bandara Samratulangi Manado.
“Dan ini rencananya akan diberikan kepada TNI Angkatan Udara yang ada di sini, tapi dengan catatan ada perjanjian, ini semacam tukar guling ataupun ruislag yang akan kita lakukan, mereka memiliki tanah di area Bandara Djalaludin Gorontalo kurang lebih 31 hektar, dimana yang sudah dipagari oleh pihak Bandara kurang lebih seluas 13 hektar, sementara kita disini 7 hektar,”ujar AW. Thalib disaat Pimpinan dan Anggota Komisi I melakukan kunjungan kerja ke Lanud Samratulangi di Manado. Jum’at (07/06/2024)
Menurut AW.Thalib, memang luasannya tidak sama, tapi dari segi nilai ekonomi mungkin berbeda, baik nilai yang ditaksir oleh appraisal itu berbeda, karena jelas AW.Thalib saat ini Lanud Samratulangi masih berkeinginan untuk pengembangan Bandara pada akses runwaynya.
“Dan itu dimohon kepada kita Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk bisa mengadakan ditahap kedua, nah ini tentunya perlu kajian-kajian lagi menyangkut hal itu, dan kita juga butuh kajian beberapa kebutuhan kita terhadap tanah mereka yang ada di Bandara Djalaludin Gorontalo dari luasan 31 hektar yang ada, apakah semuanya kita butuhkan untuk pengembangan Bandara ke depan,”terang AW.Thalib.
Menyikapi permasalahan tukar guling lahan Bandara ini, Politikus PPP ini memastikan bahwa TNI Angkatan Udara sudah siap untuk menghadiri pertemuan yang direncanakan oleh pihak Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, baik itu di Manado ataupun pelaksanaannya yang akan di gelar di Gorontalo.
“Mereka akan menyesuaikan kapan saja, mereka tinggal minta waktunya, bahkan In Syaa Allah mereka akan menghadirkan pihak-pihak yang terkait langsung dengan kepentingan itu, misalnya mereka juga akan menghadirkan juga dari Mabes TNI yang ada di Jakarta untuk bisa urun rembug tentang hal itu,”pungkasnya.(Ricky/adv)
