GOTV.Bone Bolango – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus mengawal percepatan peningkatan Jalan Tulabolo-Pinogu. Kali ini, Pemkab fokus memenuhi aspek kerja sama dan regulasi kawasan hutan melalui revisi permohonan persetujuan Adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Langkah tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Bone Bolango, Yusbar Ismail, bersama Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, dan jajaran ke Kementerian Kehutanan RI, Rabu (12/8/2026).
Yusbar mengatakan pemenuhan aspek legalitas dan ketentuan kehutanan menjadi bagian penting yang harus diselesaikan agar proses peningkatan Jalan Tulabolo-Pinogu dapat berjalan optimal.
“Kita ingin seluruh proses peningkatan Jalan Tulabolo-Pinogu berjalan sesuai ketentuan. Karena ruas jalan ini melintasi kawasan hutan, maka aspek kerja sama dan regulasi harus kita pastikan terpenuhi sejak awal,” ujar Yusbar.
Menurutnya, Pemkab Bone Bolango terus berupaya melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan, termasuk melakukan revisi permohonan persetujuan Adendum PKS kepada Kementerian Kehutanan.
Yusbar menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan infrastruktur yang memiliki arti penting bagi masyarakat Pinogu.
“Yang kita kejar adalah bagaimana prosesnya bisa berjalan dengan baik dan sesuai aturan, sehingga pembangunan jalan ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kita tidak ingin ada persoalan administratif maupun regulasi yang kemudian menghambat proses di lapangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, koordinasi dengan Kementerian Kehutanan juga menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur strategis.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, mengatakan revisi permohonan persetujuan Adendum PKS menjadi langkah penting untuk memastikan perencanaan pembangunan berjalan seiring dengan ketentuan pemanfaatan kawasan hutan.
“Dari sisi perencanaan, Jalan Tulabolo-Pinogu merupakan infrastruktur strategis yang terus kita dorong. Namun, karena terdapat ruas yang melintasi kawasan hutan, seluruh proses harus kita sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Sri Mulyani.
Ia mengatakan Pemkab Bone Bolango terus berkoordinasi dengan kementerian terkait agar seluruh tahapan dan persyaratan dapat dipenuhi secara terukur.
“Kami berharap revisi permohonan ini dapat segera ditindaklanjuti. Intinya, kita ingin pembangunan tetap berjalan, tetapi seluruh aspek administrasi, kerja sama dan regulasinya juga terpenuhi,” tandasnya.
