Gorontalo.tv.Pohuwato – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pohuwato mengusulkan agar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah mempertimbangkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pohuwato.
Usulan tersebut disampaikan anggota Banggar, Nasir Giasi, dalam pertemuan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 bersama pemerintah daerah.
Dalam pertemuan yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Pohuwato, Iskandar Datau, sebagai representasi pemerintah daerah itu, Nasir secara tegas menyarankan agar ASN yang bukan penduduk ber-KTP Pohuwato tidak diberikan pembayaran TPP.
“Selama yang bersangkutan bukan KTP Pohuwato, maka kami menyarankan untuk tidak dibayarkan TPP,” tegas Nasir.
Sementara itu, Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, menambahkan bahwa usulan tersebut merupakan pernyataan resmi Badan Anggaran DPRD Pohuwato, “ini pernyataan banggar”.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dalam pembahasan kebijakan penganggaran TPP tahun 2027.
Usulan ini menjadi salah satu poin perhatian Banggar dalam pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama pemerintah daerah. (ars)
