Gorontalo TV. Pohuwato – Persoalan ketenagakerjaan di perusahaan kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato. Melalui Komisi I, DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menindaklanjuti aspirasi Organisasi OPM terkait persoalan tenaga kerja di perusahaan, Senin (9/11/2026).
Namun, upaya mencari solusi melalui forum legislatif tersebut belum membuahkan hasil. Pasalnya, pihak perusahaan yang menjadi bagian penting dalam pembahasan justru tidak hadir sehingga rapat terpaksa ditunda.
RDPU dibuka Wakil Ketua DPRD Pohuwato, Hamdi Alamri, didampingi Ketua Komisi I, Iwan Abay, serta dihadiri sejumlah anggota DPRD. Turut hadir Sekretaris Daerah Pohuwato, Iskandar Datau, bersama jajaran Dinas Ketenagakerjaan.
Dalam forum tersebut, Hamdi Alamri menyoroti potensi membesarnya persoalan ketenagakerjaan apabila tidak diselesaikan secara serius. Ia mengingatkan, situasi yang terus berlarut-larut dapat mendorong masyarakat, termasuk elemen yang sebelumnya berada di pihak perusahaan, untuk berbalik menyuarakan tuntutan.
Hamdi mengungkapkan, dirinya pernah menyampaikan peringatan kepada pihak perusahaan agar tidak menciptakan situasi yang berpotensi memicu gejolak di tengah masyarakat.
“Pohuwato itu akan dipaksa seluruh toko, seluruh elemen, bahkan pemerintah daerah yang mungkin menurut bapak berdiri bersama-sama dengan bapak akan menyatu dengan masyarakat dan akan menyerang bapak. Jangan ciptakan situasinya,” ujar Hamdi dalam RDPU.
Ia menegaskan, persoalan ketenagakerjaan tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian penyelesaian. Menurutnya, masyarakat membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar pertemuan yang berulang tanpa menghasilkan solusi.
Hamdi juga menyinggung pentingnya menyatukan berbagai elemen masyarakat yang sebelumnya masih terbelah dalam menyikapi persoalan tersebut.
Ia berharap, DPRD bersama pemerintah daerah dapat mengawal aspirasi masyarakat agar mendapatkan penyelesaian yang jelas.
“Orang-orang yang masih terbelah ini untuk menyatukan satu langkah dan sama-sama kita kawal. Sekarang yang terjadi, dibawa di DPRD, dibawa di pemerintah daerah. Datang orang berunjuk rasa, baru kemudian tidak ada solusi,” katanya.
Ketidakhadiran pihak perusahaan dalam RDPU tersebut menjadi kendala dalam upaya DPRD mempertemukan para pihak untuk membahas persoalan ketenagakerjaan secara langsung.
Hingga rapat ditunda, belum ada keputusan maupun solusi konkret yang dihasilkan dalam forum tersebut.
DPRD Pohuwato diharapkan dapat menjadwalkan kembali RDPU dengan menghadirkan pihak perusahaan guna memastikan aspirasi masyarakat dan persoalan ketenagakerjaan memperoleh kejelasan penyelesaian.(ars)
