Gorontalo.tv.Deprov – Memasuki hari ke delapan masa reses Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Dapil III Kabupaten Gorontalo DR. Drs. Paris R. A. Jusuf, S. Sos. I. M. Si menemui konstituennya yang berada di Desa Bulila Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, sekalipun pelaksanaan kegiatan reses di guyur hujan, tak sedikit masyarakat yang datang ingin menyampaikan aspirasinya, Senin (07/11/2023)
Di depan masa reses, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf disamping menampung sejumlah aspirasi masyarakat Desa Bulila, Politisi Partai Golkar ini juga menjelaskan beberapa program dari Pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah diperjuangkan dan direalisasikan selama menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memenuhi janji politik kepada para konstituennya khususnya masyarakat Desa Bulila dan sekitarnya
,”Alhamdulillah selama saya menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, aspirasi yang saya terima sebelumnya telah saya realisasikan, walaupun masih ada sebagain kecil yang belum terlaksana, hal ini karena ada sebagian program yang diluar kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo,” Jelas Paris Jusuf kepada masyarakat Desa Bulila
Sementara itu, dari pantauan pelaksanaan reses dilapangan, masyarakat Desa Bulila Kecamatan Telaga mengaspirasikan berbagai program bantuan untuk bisa diperjuangkan pada APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2023, diantaranya, Program Bantuan bagi kelompok usaha (UMKM), bantuan sarana prasarana tempat ibadah Masjid dan bantuan untuk peningkatan dunia pendidikan lewat beasiswa
Disamping itu masyarakat Desa Bulila juga sempat mempertanyakan data penerima bantuan yang sampai saat ini belum ada perubahan, padahal menurut warga Bulila datanya sudah diperbaruhi, apa lagi pemerintah selama ini hanya mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
Sehingganya masyarakat berharap dan meminta DPRD Provinsi Gorontalo bersama dinas terkait bisa mencarikan solusi dan penyelesaiannya agar masyarakat yang tidak terdata di DTKS bisa mendapatkan program bantuan dari pemerintah.(Ricky)
