Gorontalo.tv.Deprov – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo AW. Thalib menegaskan, bahwa masalah pembebasan tanah dampak dari Proyek Strategis Nasional Pembangunan Waduk Bulango Ulu ada kurang lebih 262 KK yang berada di areal transmigrasi masih belum ada penyelesainnya.
Hal ini mencuat disaat Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo saat menggelar rapat membahas masalah pembebasan tanah untuk kepentingan umum yang akan digunakan untuk Proyek Strategis Nasional pembangunan Waduk Bulango Ulu, yang berlangsung di ruang rapat DPRD Provinsi Gorontalo. Kamis (23/11/2023)
“Titik masalah dalam pembahasan rapat kali ini menyangkut masalah pembebasan lahan dari warga tarnsmigrasi, “Kepentingannya untuk kepentingan Waduk di Bulango Ulu, kurang lebih 262 KK yang ada di areal transmigrasi itu yang belum selesai,”jelas AW. Thalib
Makanya setelah melihat pemaparan yang diungkap dalam rapat tersebut, Komisi I akan fokus untuk penyelesaian masalah tersebut.
“Memang ada klaim dari mereka agar segera untuk penyelesaiannya, sementara BPN sendiri belum bisa karena ada beberapa persyaratan-persyaratan harus terpenuhi, harus ada data detail nama, detail tanah itu sendiri kaplingannya dan luasannya berapa?,”terang AW.Thalib
Sementara itu, Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini menyoroti adanya surat Bupati atau SK Bupati ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dianggap belum memberikan jalan dalam penyelesaian masalah tersebut.
“Surat Bupati ataupun SK Bupati itu belum memenuhi jawaban dari pihak BPN, sehingganya BPN hanya mengembalikan dalam bentuk surat sanggahan bahwa harus dipenuhi dulu persyaratannya. Bahkan sesuai informasi, kemarin katanya sudah membentuk Satgas melalui pertemuan dengan Forkopimda, nah kita tunggu apakah Satgas ini akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi persyaratan ketentuan yang diharapkan oleh BPN,”papar AW.Thalib
Ia pun berharap, dengan telah dibentuknya Satgas dalam menangani permasalahan pembebasan tanah yang ada di Bulango Ulu, langkah selanjutnya Komisi I akan segera menindaklanjuti dan akan memberikan penilaian secara obyektif.
“Kalau itu sudah selesai dan terpenuhi, maka langkah selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penilain yang obyektif, hal ini untuk mempercepat penyelesaian ganti ruginya,”pungkasnya.(Ricky/adv)
