GOTV – Ketua Komisi I DPRD Bone Bolango meminta kepada masyarakat untuk tidak terpancing isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terkait pembayaran lahan Waduk Bulango Ulu. Hal tersebut disampaikannnya dihadapan masa aksi demo yang berlangsung di Gedung DPRD Bone Bolango, Senin (20/11/2023).
Masa Aksi Demo meminta kepada pihak DPRD Bone Bolango untuk melakukan pemanggilan kepada pihak pertanahan untuk segera melakukan pembayaran ganti untung kepada para pemiliki lahan. Namun disayangkan, dalam aksi tersebut mencuat isu yang menyatakan jika pembayaran lahan hanya dibayarkan kepada lahan milik beberapa anggota DPRD Bone Bolango.
Menanggapi hal tersebut, dengan tegas Faisal Mohie meminta kepada masa aksi demonstran untuk tidak menyebarkan isu tersebut. Menurutnya sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pihak DPRD Bone Bolango untuk memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat yang terdampak dari pembangunan Waduk Bulango Ulu.
Salah satu upaya yang disampaikan oleh Faisal Mohie yaitu dengan melakukan pertemuan antara pihak pemerintah desa, Balai Wilayah Sungai dan Kantor Pertanahan Bone Bolango yang berlangsung saat reses dapil (daerah pemilihan) Tapa Bulango beberapa hari sebelumnya.
Menurut Faisal Mohie, pihaknya sudah memberikan ultimatum ke pihak Pertanahan Bone Bolango untuk segera melakukan pembayaran lahan. Bahkan dalam kesempatan tersebut, pihak DPRD Bone Bolango meminta untuk dihentikan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut, jika belum dilakukan pembayaran atas lahan milik warga.
Bahkan dalam reses tersebut pihak DPRD Bone Bolango dapil Tapa Bulango meminta agar Kepala Kantor Pertanahan Bone Bolango bisa dihadirkan dalam pertemuan lanjutan yang dijadwalkan seminggu setelah reses yang berlangsung Kamis 16 November yang lalu. Jika kepala BPN Bone Bolango tidak mau menghadiri, maka akan dilakukan upaya penjemputan paksa kepada Kepala BPN tersebut.
Setelah nantinya dilakukan pertemuan dengan pihak Pertanahan Bone Bolango namun tidak ditemukan solusi terkait persoalan lahan milik masyarakat di Desa Owata, maka pihak DPRD Bone Bolango akan mengeluarkan rekomendasi agar Kepala Kantor Pertanahan Bone Bolango dicopot dari jabatannya.
