GOTV.Network.Deprov – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf rela meninggalkan pelaksanaan Rapat Paripurna yang sementara berlangsung hanya demi menemui masa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang datang ke Kantor DPRD Provinsi Gorontalo.
Kedatangan para mahasiswa ke Kantor DPRD Provinsi Gorontalo kali ini tak lain untuk menyampaikan beberapa tuntutan menyangkut isu sentral berupa Kriminalisasi aktivis, Komersialisasi Pendidikan dan program Tapera yang telah digaung-gaungkan Pemerintah selama ini.
Saat menemui para mahasiswa, Paris Jusuf langsung menyambut kedatangan mereka dengan tangan terbuka dan langsung melakukan diskusi, bahkan Paris Jusuf memberi apresiasi atas protes yang telah dilakukan mahasiswa dengan harapan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dapat mengetuk hati para Anggota DPR RI untuk menolak Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang terus menjadi polemic bagi masyarakat kalangan bawah selam ini
“UKT telah dibatalkan, UU Pers belum jelas, begitu juga dengan Tapera(Tabungan Penderitaan Rakyat), namun sekali lagi kami bukan pengambil kebijakan, olehnya tindakan dan aspirasi yang disuarakan melalui aksi hari ini sangat penting untuk didengar oleh para pembuat kebijakan di tingkat Nasional,”tegas Paris Jusuf di hadapan para mahasiswa di depan Kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Rabu, (12/06/2024)
Menurut Paris Jusuf, bahwa program Tapera saat ini bener benar unlogic, makanya ia berharap tekanan dan desakan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, dapat membuka intusisi hati dari pemangku kebijakan sehingga mempengaruhi keputusan DPR RI dalam mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut demi kepentingan rakyat.
Selesai menampung aspirasi dan menampung sejumlah tuntutan masa aksi, Paris Jusuf sempat menandatangani nota kesepakatan yang mencakup tiga tuntutan utama dari HMI yang disambut gembira oleh para mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Gorontalo.(Ricky/adv)
