GOTV.BONE BOLANGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango, Gorontalo, mulai mematangkan strategi baru untuk menggenjot perekonomian desa dan mempercepat penurunan angka kemiskinan. Salah satunya lewat pengembangan Kawasan Perdesaan secara terpadu agar pembangunan di tingkat desa tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
Komitmen ini ditandai dengan kunjungan kerja Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan SDA Setda Kabupaten Bone Bolango, Yusbar Ismail, bersama Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI pada Rabu (12/8/2026).
Yusbar Ismail menjelaskan, pendekatan kawasan menjadi instrumen krusial agar potensi lokal—seperti pertanian, perkebunan, perikanan, hingga UMKM—dapat saling terhubung antar-desa.
“Kita ingin pembangunan desa tidak berjalan sendiri-sendiri. Potensi yang dimiliki masing-masing desa harus bisa dikembangkan secara terintegrasi sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih besar kepada masyarakat,” tegas Yusbar.
Ia menambahkan, pembangunan nantinya tidak sekadar berfokus pada fisik atau infrastruktur semata, melainkan menyambungkan potensi ekonomi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Ketika potensi itu dikelola bersama dan didukung perencanaan yang tepat, peluang meningkatkan pendapatan masyarakat semakin besar. Penurunan kemiskinan menjadi salah satu orientasi penting,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, menekankan pentingnya matrik perencanaan agar program kawasan perdesaan ini memiliki arah dan indikator keberhasilan yang terukur.
“Kawasan Perdesaan ini kita dorong sebagai pendekatan pembangunan yang lebih terintegrasi. Kita tidak hanya melihat apa yang bisa dibangun, tetapi juga bagaimana potensi antar desa dapat dikoneksikan dan menghasilkan nilai tambah,” ujar Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, Bappeda Litbang bertugas memastikan seluruh konsep ini menyatu dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Melalui pemetaan kawasan secara komprehensif, intervensi dari pemerintah daerah dipastikan bisa lebih fokus dan tepat sasaran.
Konsultasi langsung dengan Kemendes PDTT diharapkan menjadi pijakan awal untuk menyelaraskan program daerah dengan skema prioritas di tingkat nasional. Pemkab Bone Bolango pun menargetkan tindak lanjut konkret mulai dari penyusunan konsep kawasan, pemetaan potensi, hingga eksekusi program prioritas di lapangan.
