Setelah melalui perjalanan panjang selama kurang lebih 23 tahun, aset tanah milik Rumah Sakit Toto Kabila dan Rumah Sakit Tombulilato di Kabupaten Bone Bolango akhirnya memperoleh kepastian hukum.
Kepastian tersebut ditandai dengan penyerahan enam sertifikat tanah oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bone Bolango, Feddy Hantyo Nugroho, didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Heriyadi Djunaidi, kepada Bidang Pertanahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango.
Enam sertifikat yang diserahkan terdiri atas lima bidang tanah milik RS Toto Kabila dan satu bidang tanah milik RS Tombulilato.
Penerbitan sertifikat ini menjadi capaian penting dalam upaya penataan dan pengamanan aset Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Sebab, sejak terbentuknya Kabupaten Bone Bolango dan wilayah Tombulilato sekitar 23 tahun silam, aset tanah kedua fasilitas pelayanan kesehatan tersebut baru kali ini memperoleh bukti kepemilikan yang sah secara hukum.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Kantor Pertanahan, serta Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui program Jaksa Kostan.
Program tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi dalam memberikan pendampingan hukum dan dukungan penyelesaian berbagai persoalan administrasi pertanahan, khususnya dalam percepatan sertifikasi aset milik pemerintah daerah.
Melalui pendampingan dan koordinasi lintas lembaga, proses pensertifikatan yang sebelumnya belum tuntas akhirnya dapat diselesaikan. Langkah ini sekaligus menjadi upaya preventif untuk mengantisipasi potensi sengketa dan persoalan hukum terkait kepemilikan aset daerah di masa mendatang.
Sertifikat tanah bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan instrumen penting yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas kepemilikan aset pemerintah. Dengan demikian, keberadaan enam sertifikat tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola barang milik daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara aparat penegak hukum, instansi pertanahan, dan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menyelamatkan serta mengamankan aset negara dan daerah.
Diharapkan, sinergi melalui program Jaksa Kostan terus berlanjut sehingga aset-aset Pemerintah Kabupaten Bone Bolango lainnya yang belum memiliki sertifikat dapat segera dituntaskan proses legalitasnya.
Setelah penantian kurang lebih 23 tahun, kini enam bidang tanah milik dua rumah sakit di Bone Bolango telah memiliki kepastian hukum. Sebuah langkah nyata dalam menjaga aset daerah sekaligus memastikan kekayaan pemerintah tetap terlindungi untuk kepentingan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
