Gorontalo.tv.Deprov – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo La Ode Haimudin merasa cukup prihatin terhadap permasalahan belum dibayarkannya sejumlah hak-hak Honor dan TKD para pegawai yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo selama ini.
Hal ini diungkapkan La Ode Haimudin disaat menjawab pertanyaan sejumhlah peserta perwakilan masyarakat yang hadir mengikuti kegiatan Dialog Interaktif “Kopi Dimodupo”, DPRD Provinsi Gorontalo menyapa rakyat, yang berlangsung di Desa Bandungan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. Minggu (15 Oktober 2023)
Menurut La Ode Haimudin yang saat itu hadir menjadi narasumber bersama anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Bualemo-Pohuwato, Ismail Alulu, Oktohari Dalanggo, Sintje Kadji, Nikma Tahir, Sri Masri Sumuri dan Nani Mbuinga, bahwa dirinya merasa cukup prihatin atas terjadinya belum terbayarnya honor dan TKD pegawai.
“Kita semua merasa prihatin, apapun namanya itu tentu pendapatan mereka akan berkurang, dan inilah yang menjadi keprihatinan kita semua,”jelas La Ode di depan peserta perwakilan masyarakat.
Bahkan atas masalah tersebut, Politikus PDI P ini langsung menghubungi Penjabat Bupati Boalemo meminta klarifikasinya.
“Saya sudah bertanya kepada Bupati tentang hal ini, menurut Bupati bahwa ini pengaruh DAU yang turun, oleh karena itu, ini sama kasusnya dengan Kabupaten Gorontalo Utara, bahkan Gorut lebih parah,”terang La Ode
Bukan cukup sampai di situ, La Ode juga menekankan agar permasalahan tersebut ada solusinya, dan saat itu juga dirinya langsung menghubungi BKD Provinsi Gorontalo agar segara mengavaluasi keluhan tersebut.
“Saya sudah menelpon BKD Provinsi Gorontalo untuk betul-betul mengevaluasi BKD Boalemo, pertama kalau kita di Provinsi penuhi dulu kita punya hak-hak orang, bahkan pak Gubernur meminta di tahun 2024 saya ingin gaji pegawai 13 bulan, 14 bulan gak ada tunda-tunda, karena itu hak dasar orang, ketika itu belum dipenuhi jangan dulu bicara yang lain prioritas yang lain,”tekan La Ode
Oleh karena itu, karena ini terkait juga dengan kesiapan dana pilkada sebesar 40 persen di Anggaran Perubahan, ternyata sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Boalemo dananya juga masih belum cukup, sama halnya dengan Pemerintah Gorrontalo Utara yang hingga kini belum ada kejelsannya.
“Tolong di evaluasi betul apa yang menjadi keluhan untuk melihat secara detail, jangan sampai ini tidak dipenuhi, kong yang tidak penting ada disitu, misalnya ada pembangunan insfrastruktur yang tidak penting,”imbuhnya.(Ricky/adv)
