Gorontalo.tv.Deprov – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Ismail Alulu menegaskan, bahwa setelah pihaknya Komisi III melakukan pemantauan langsung pelaksanaan pembangunan jalan akses Bandara Imbonu, ternyata masih menyisakan persoalan masalah pembebasan lahan yang harus segera diselesaikan.
Hal ini ia ungkapkan, disaat Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan lapangan dalam rangka monitoring Realisasi Jalan Akses Bandara Imbodu di Kabupaten Pohuwato. Sabtu (28 Oktober 2023)
“Yang menjadi persoalan disini adalah masalah pembebasan lahan, artinya masyarakat belum menyetujui untuk pembangunan bahu jalan, hal ini di persoalkan karena belum dibayarkan,”ungkap Ismail.
Namun menghadapi permasalahan ini, Ismail menilai bahwa langkah yang akan diambil Pemerintah dalam hal pembayaran ganti rugi lahan bahu jalan apabila direalisasikan bisa berdampak pada masalah baru, karena lahan tersebut dianggap masih kawasan hutan.
“Yang jadi masalah adalah, Pemerintah tidak semudah atau segampang itu membayar, karena apa kawasan ini adalah masih kawasan hutan, jadi kalau dibayarkan terjadi Pemerintah bayar ke Pemerintah, artinya bayarnya ke negara,”jelasnya.
“Hari ini menurut saya harus ada jalan keluar, harus perlu duduk kembali untuk menyelesaikan masalah ini, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, karena ini sudah jalan, dan persoalannya ini bukan lagi merencanakan, ini jalan sudah mulai dirintis dan sudah ada mulai pekerjaan, bahkan sudah delapan puluh sekian persen,”terang Ismail kepada awak media.
Olehnya, apabila permasalahan pembebesan lahan ini tidak segera diselesaikan, pihaknya kwatir pekerjaan Jalan Akses Bandara Imbodu Kabupaten Pohuwato yang sudah berjalan akan terbengkelai.
“Nah hari ini kalau tidak ada penanganan, saya kwatir, yang pertama pekerjaan ini tidak akan selesai, kalaupun ini dikerjakan tapi bahu jalan tidak diselesaikan, pekerjaan jalan ini akan rusak kembali, karena pekerjaan tidak pake bahu jalan,”ujar Ismail Alulu
Menyikapi permasalahan ini, Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo berencana akan segera mengambil langkah dengan akan mengundang semua staekholder yang terkait, termasuk Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR untuk bisa duduk bersama membicarakan permasalahan tersebut.(Ricky/adv)
