GOTV – Dalam rapat paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat II terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran 2022, Rabu (4/7/2023), seluruh fraksi di DPRD Bone Bolango menyetujui perubahan Ranperda menjadi Perda dengan sejumlah catatan.
Catatan disampaikan dihadapan Wakil Bupati Bone Bolango Merlan Uloli diantaranya berasal dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, yang disampaikan oleh juru bicara fraksi, Faisal Mohie. Menurut aleg dari dapil Tapa Bulango tersebut, Pemerintah Daerah Bone Bolango harus bisa merencanakan skema pembayaran hutang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sebab kondisi fiskal daerah saat ini cukup berat untuk membayarkan hutang tersebut.
Selain itu, Faisal Mohie juga meminta agar PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang bersumber dari RSUD Toto Kabila, bisa dipergunakan untuk membayar hutang PEN. Sebab sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut, padahal sebagian besar dana pinjaman PEN dialokasikan untuk pengembangan rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
Catatan penting juga disampaikan oleh fraksi Golkar melalui juru bicara Sofyan Wahidji. Menurut Ketua Komisi II tersebut, pemda harus bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab menurutnya, belanja pegawai cukup besar dan tidak seimbang dengan capaian PAD.
Sofyan Wahidji juga meminta agar Wakil Bupati Bone Bolango Merlan Uloli untuk bisa melakukan penyegaran jabatan dibeberapa OPD tehnis. Sebab menurutnya sejauh ini sudah terjadi penurun kinerja dibeberapa OPD yang mengakibatkan beberapa pekerjaan mengalami penundaan.
Sementara itu fraksi Keadilan dan Perjuangan melalui juru bicara fraksi yaitu Syamsu Botutihe menyampaikan hal yang sama yaitu terkait masih rendahnya target capaian PAD. Syamsu Botutihe meminta agar kedepannya pemda bisa menyusun target PAD sesuai dengan kemampuan masing-masing OPD.
Selain itu Syamsu Botutihe juga menyoroti sejumlah pekerjaan fisik yang terus mengalami penundaan dan tidak rampung sesuai dengan target pekerjaan. Menurutnya hal tersebut sangat merugikan pemerintah daerah, sebab sarana prasarana tersebut tidak bisa dipergunakan, dan terus dianggarkan untuk penyelesaiaannya.
Dalam rapat paripurna ini, walaupun terdapat banyak catatan dari masing-masing fraksi, namun seluruh fraksi di DPRD Bone Bolango menyetujui ranperda pertanggungjawaban APBD 2022 untuk menjadi sebuah perda.
