GORONTALO.TV.Deprov –Ketua Bapemperda sekaligus Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo Adnan Entengo menilai, bahwa keterlibatan langsung Satpol PP dari awal dalam penyusunan sebuah Perda/Perkada yang ada di Provinsi Gorontalo akan membentuk terjadinya Sinergitas dan Kolaborasi antar OPD-OPD yang ada di Provinsi Gorontalo.
Hal ini mencuat disaat Anggota Legislator Adnan Entengo menerima masukan dari Anggota Satpol PP dalam Kegiatan Pertemuan memaksimalkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pelaksanaan tugas pokok fungsi Satpol PP Provinsi Gorontalo dalam penegakan dan pengawasan Perda /Perkada di Provinsi Gorontalo, yang berlangsung di Rumah makan mawar saron Kota Gorontalo. Selasa (12/12/2023).
Menurut Adnan, pertemuan kali ini merupakan tindak lanjut dari sekian rangkaian penegakan Perda yang ada di Provinsi Gorontalo yang telah dilakukan oleh Sapol PP selama ini, hal ini diawali dengan evaluasi produk hukum daerah, dan berlanjut dengan evaluasi sekaligus bagaimana rencana tindak lanjut di tahun 2024 terkait dengan penegakan Perda yang ada di Provinsi Gorontalo.
Politikus PKS ini menilai, bahwa dalam diskusi tersebut Satpol PP sebagai lining sektor standar pelayanan terkait dengan penegakan, perlindungan masyarakat, pada kesimpulannya harus musti dilibatkan langsung, ketika perda-perda ini direncanakan untuk dibuat, sehingga terjadinya sinergitas, terjadi kolaborasi antara Satpol PP dan OPD-OPD yang ada di Provinsi Gorontalo.
Sementara itu, Sekertaris Satpol PP Provinsi Gorontalo Ruli Lasunika menyatakan, bahwa dari hasil Rakorev yang sebelumnya telah dilaksanakan bersama Kementerian, ada 27 Perda yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP, tapi yang menjadi target dari Kementerian dari 27 Perda tersebut, hanya 15 Perda yang harus dilaksanakan, dan menurutnya Satpol PP sendiri sudah melaksanakan penerapan 15 Perda tersebut. (Ricky/adv)
