GOTV.Bone Bolango – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Gorontalo. Penyerahan ini menjadi rapor awal bagi kepemimpinan Bupati Ismet Mile dalam mengelola keuangan daerah.
Laporan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Ismet Mile dan diterima oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Gorontalo, Hery Purwanto, pada Selasa (31/3/2026).
“Penyerahan ini adalah bentuk komitmen kami dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan, bertanggung jawab, dan patuh terhadap aturan perundang-undangan,” ujar Ismet dalam keterangannya.
Kepala Perwakilan BPK Gorontalo, Hery Purwanto, menjelaskan bahwa LKPD TA 2025 memiliki makna strategis. Pasalnya, periode ini merupakan tahun pertama bagi kepala daerah baru dalam mengimplementasikan program kerja secara penuh.
“Kualitas laporan keuangan ini menjadi cerminan penting terhadap kinerja awal pemerintahan,” tegas Hery.
BPK kini memiliki waktu dua bulan untuk membedah laporan tersebut sebelum menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disertai opini audit.
Dalam pemeriksaan tahun ini, BPK memberikan perhatian khusus pada beberapa isu krusial. Salah satunya adalah pemberlakuan kebijakan opsen pajak yang mulai berjalan efektif pada tahun 2025.
Selain itu, BPK juga akan memelototi realisasi anggaran digitalisasi sektor pendidikan. “Kami juga fokus pada pelaksanaan program digitalisasi pendidikan yang didukung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK),” tambah Hery.
Menariknya, BPK mengungkapkan adanya penyesuaian mekanisme pemeriksaan. Sejalan dengan kebijakan kerja modern, BPK membuka peluang penerapan Work From Home (WFH) maupun Work From Anywhere (WFA) bagi tim pemeriksa di lapangan.
Meski bekerja secara fleksibel, Hery menjamin hal tersebut tidak akan mengendurkan kualitas dan integritas proses audit. Ia juga mengapresiasi pemerintah daerah di Gorontalo yang selama ini menunjukkan progres tindak lanjut hasil pemeriksaan di atas rata-rata target nasional.
“Kami mendorong agar upaya perbaikan terus dilakukan secara berkelanjutan demi pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik,” pungkasnya.
