GOTV.Network.Deprov – Selain membahas masalah usulan Penjabat Gubernur Gorontalo oleh DPRD Provinsi Gorontalo yang masih akan dibahas di Tingkat Pimpinan Dewan dan Ketua-Ketua Fraksi perihal nama-nama siapa saja yang nantinya akan di usulkan ke Kementerian Dalam Negeri RI, Rapat Banmus kali ini juga membahas rencana pelaksanaan Paripurna Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf menekankan, bahwa Paripurna tentang Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) BPK dianggap sangat penting, karena menurutnya LHP sendiri sebagai dasar bagi DPRD untuk membuat lagi Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Gubernur.
“Kita membicarakan tentang Ranperda-ranperda yang di usulkan oleh eksekutif dan legislative ada empat Renperda, sesudah itu kita akan Paripurna tentang LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK untuk tahun sebelumnya dan itu direncanakan pada bulan Mei,”jelas Paris Jusuf.
“LHP ini sangat penting, karena LHP ini sebagai dasar bagi kita untuk membuat lagi Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Gubernur,”terang Paris Jusuf usai menggelar Rapat Kerja Badan Musyawarah DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka membahas dan menetapkan agenda kerja DPRD Provinsi Gorontalo masa persidangan ketiga tahun 2023-2024 yang berlangsung di ruang rapat Inogaluma Kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Senin (22/04/2024)
Disamping itu, menurutnya setelah menggelar Paripurna tentang LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) oelh BPK,agenda kerja DPRD akan masuk pada pembahasan Perubahan Anggaran, yang akan diawali dengan Pembahasan KUA-PPAS Perubahan, selain ada kegiatan lain, seperti Paripurna-Paripurna lanjutan dari Pembicaraan tingkat I dengan Pembicaraan tingkat II.
“Dialog Interaktif ada saran, bahwa jangan hanya fokus di Gorontalo, karena masyarakat Gorontalo itu ada di mana-mana, artinya ada di Sulawesi Tangah, ada di Manado, ada di Makasar, sehingga disarankan ke depan bisa di kaji untuk pelaksanaan Dialog Interaktif itu bisa di Luar Daerah, Alhamdulillah teman-teman sudah sepakat tentang hal tersebut,,”imbuhnya.(Ricky/adv) 
