Gorontalo.tv.Deprov – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo Hamid Kuna menyoroti adanya kenaikan tarif biaya haji yang akan diberlakukan pada tahun 2023 ini, menurut Hamid Kuna banyak dari calon jama’ah haji menolak dan menyampaikan ketidakmampuan atas kenaikan tarif tersebut, hal ini terungkap disaat Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat bersama Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Gorontalo dalam rangka membahas persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 2023, yang berlangsung di ruang rapat inogaluma, Selasa (24/01/2023)
Hamid Kuna menilai kenaikan tarif ibadah haji ini sudah menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat yang notabennya para calon jema’ah haji yang sudah menyetorkan uang muka dan tinggal menunggu pemberangkatannya.
Menurut Hamid Kuna, bukan hanya calon jema’ah haji yang menolak kenaikan biaya tersebut, secara pribadipun politisi senior ini secara tegas menolak atas kenaikan tarif tersebut.
“Saya pikirkan, ini namanya perjalanan haji, meninggalkan kampung halamannya dengan harapan memperoleh haji mabrur. Tapi dengan kondisi biaya perjalanan haji cukup tinggi, merekapun ikut resah, dalam jangka waktu tiga bulan ini, apakah mampu mereka mengadakan,”jelasnya
Bukan hanya itu, keresahan sejumlah calon jema’ah haji atas kenaikan biaya ibadah haji yang cukup tinggi akan sangat membebani kondisi ekonomi mereka dan membuat para calon jema’ah haji bisa membatalkan unutk menunaikan ibadah haji ke tanah suci.
“Kalau misalnya, hari ini baru deposit awal 25 juta, sekarang kalau sudah 69 juta, masih ada 45 juta yang harus disiapkan, itu saya pikir tidak mungkin mereka siapkan,” beber Hamid Kuna
Oleh sebab itu Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo bersama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo akan mencarikan solusi terbaik terkait dengan kenaikan Biaya Perjalanan Haji (BPH) saat ini, dan meminta agar kenaikan biaya haji ini dapat ditinjau kembali agar kedepannya tidak menimbulkan polemik yang lebih besar di tengah-tengah masyarakat.(Ricky/adv)