GOTV – DPRD Kabupaten Bone Bolango akhirnya merekomendasikan agar pengelolaan bantuan paket bahan pangan dari program jaring pengaman sosial (JPS) untuk tidak lagi dipihak ketigakan. Hal tersebut seperti yang dikatakan ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango Halid Tangahu, seusai melakukan rapat evaluasi yang berlangsung di Gedung DPRD Bone Bolango.
Halid Tangahu mengatakan, alasan DPRD Bone Bolango untuk menolak pemberian bantuan melalui pihak ketiga (kontraktor), lebih dikarenanakan untuk menghindari adanya pihak-pihak yang mencoba meraup keuntungan dibantuan sosial kepada masyarakat. Pihak DPRD menyerahkan sepenuhnya ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango mengenai mekanisme penyaluran bantuan untuk masyarakat Bone Bolango ditahap kedua ini.
Ketua DPRD Bone Bolango Halid Tangahu juga mengatakan, niat baik pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat harusnya dilakukan dengan cara yang baik pula. Halid mengingatkan, jangan sampai penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, nantinya bisa berproses pada persoalan hukum..
