GOTV – DPRD Kabupaten Bone Bolango melakukan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas mengenai pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Bone Bolango Halid Tangahu dan dihadiri beberapa anggota DPRD, sementara dari pihak eksekutif dihadiri Sekda Bone Bolango Ishak Ntoma beserta jajaran pimpinan OPD, Senin (17-1-2022).
Dari hasil pertemuan antara pihak Legislatif dan Eksekutif, setidaknya menghapus sedikit kekhawatiran DPRD atas langkah Pemda Bone Bolango mengajukan pinjaman dana PEN. Keraguan pihak DPRD tersebut akibat minimnya informasi yang didapat mengenai peruntukan dan proses pengembalian pinjaman dana PEN tersebut.
Menurut wakil Ketua DPRD Bone Bolango Azan Piola, walaupun dana pinjaman PEN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tidak harus mendapatkan persetujuan DPR namun eksekutif diharapkan bisa kooperatif memaparkan mengenai hal tersebut. Sebab dana PEN harus terakomodir dalam struktur APBD dan yang mengesahkan hal tersebut adalah pihak DPRD.
Sementara itu Ketua Komisi I Faisal Mohie mengatakan, Banggar DPRD dan TAPD telah bersepakat untuk menghindari celah adanya pelangaran peraturan perundang-undangan dalam penggunaan dana PEN tersebut. DPRD meminta pihak eksekutif bisa mempelajari dengan seksama aturan perundangundangan sehingga pihak legislatif nantinya tidak salah langkah dalam memasukan dana PEN ke struktur APBD Bone Bolango.
Faisal Mohie juga menekankan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango juga bisa menghitung dengan cermat kemampuan keuangan daerah untuk nantinya bisa mengembalikan pinjaman dana PEN tersebut. Diharapkan pemanfaatan dana PEN benar-benar maksimal untuk kepentingan masyarakat dan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. sebab tujuan pemerintah memberikan fasilitas pinjaman dana PEN ini adalah untuk memulihkan kembali ekonomi masyarakat.
