Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Kab Bone Bolango

DPRD LAKUKAN RDP DENGAN KPU BONE BOLANGO TERKAIT DANA PILKADA SERENTAK 2024

65
×

DPRD LAKUKAN RDP DENGAN KPU BONE BOLANGO TERKAIT DANA PILKADA SERENTAK 2024

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

GOTV – DPRD Bone Bolango menggelar rapat dengan KPU Bone Bolango. Rapat yang membahas mengenai anggaran Pemilu Serentak tahun 2024, berlangsung di ruang rapat paripurna gedung DPRD Bone Bolango, Rabu (16/8/2023).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Bone Bolango Halid Tangahu berlangsung cukup alot. Dimana dalam rapat yang turut menghadirkan tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum menemui kata sepakat terkait besaran anggaran yang diusulkan oleh pihak KPU Bone Bolango.

Example 300x600

Pihak DPRD Bone Bolango meminta agar anggaran yang diusulkan oleh KPU Bone Bolango sebesar Rp.27milyar bisa ditekan lagi. Mengingat kondisi keuangan daerah yang cukup berat untuk memenuhi usulan anggaran tersebut.

Ketua KPU Bone Bolango Sutenti Lamuhu mengatakan anggaran yang diusulkan sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk itu terkait dengan tawaran dari TAPD Bone Bolango, pihak KPU belum bisa mengambil sikap, dan masih akan menyusun kembali beberapa program kegiatan yang berdampak pada pembiayaan di KPU Bone Bolango.

Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Bone Bolango Iwan Mustafa ketika diwawancarai terkait besaran anggaran yang dimintai oleh KPU beranggapan jika pelaksanaan Pilkada serentak merupakan hal wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah. Namun begitu, pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

Pemda Bone Bolango masih bergantung pada dana transfer pusat ke daerah, untuk itu jika dana tranfer pusat ke daerah untuk tahun 2024 nanti masih sama atau bahkan kurang dari tahun ini, maka hal tersebut akan berdampak pada belanja wajib pemerintah daerah.

Pihak DPRD Bone Bolango berharap agar KPU Bone Bolango dengan TAPD bisa kembali duduk bersama untuk membicarakan rasionalisasi anggaran pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Diharapkan pelaksanaan pilkada nantinya bisa dilaksanakan sesuai dengan regulasi tanpa harus mengorbankan belanja  wajib pemerintah daerah.

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *