Gorontalo.tv.Pohuwato – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato menggelar rapat paripurna ke-8 untuk membahas Nota Pengantar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, yang digelar pada Kamis, (14/11/2024). Dalam rapat tersebut, anggota dewan menyepakati untuk melanjutkan pembahasan rencana Peraturan Daerah (Perda) APBD 2025 ke tingkat Panitia Khusus (Pansus). Kesepakatan ini ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, dan Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Beni Nento ini dihadiri oleh 19 anggota dewan serta pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
“Dengan jumlah anggota yang hadir, rapat ini memenuhi kuorum,” ujar Beni Nento dalam pembukaannya.
Dalam sesi penyampaian Nota Pengantar, Plt. Bupati Suharsi Igirisa mengungkapkan bahwa target pendapatan daerah pada APBD 2025 direncanakan mencapai Rp1,02 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 4,79 persen dibandingkan dengan target pendapatan APBD Tahun 2024. Kenaikan ini disumbang oleh dua komponen utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan meningkat sebesar 41,78 persen, serta Pendapatan Transfer yang diperkirakan naik 2,25 persen.
“Pendapatan daerah di APBD 2025 ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada komponen PAD dan transfer, yang diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah secara lebih optimal,” jelas Suharsi.
Suharsi juga memaparkan capaian kinerja pemerintahan Saipul – Suharsi dalam beberapa sektor, di antaranya pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengentasan kemiskinan, stunting, pengangguran, serta pembangunan infrastruktur.
Terkait pertumbuhan ekonomi, Suharsi menyebutkan bahwa Kabupaten Pohuwato mengalami kenaikan signifikan, dari 2,2 persen pada tahun 2021 menjadi 4,4 persen pada tahun 2023. Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 5,5 persen dan pada tahun 2025 mencapai 5,8 persen.
Sementara itu, IPM Kabupaten Pohuwato mengalami peningkatan yang cukup baik, dari 65,80 persen pada tahun 2021 menjadi 69,30 persen pada tahun 2023. Pemerintah daerah menargetkan IPM pada tahun 2024 dan 2025 akan mencapai angka di atas 70 persen.
Dalam hal pengentasan kemiskinan, Suharsi mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pohuwato berhasil menurunkan persentase kemiskinan, yang tercatat turun menjadi 17,11 persen pada tahun 2024, atau penurunan sebesar 0,97 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk tahun 2025, pemerintah menargetkan angka kemiskinan dapat turun lebih lanjut menjadi 15,61 persen.
Mengenai angka pengangguran, Suharsi menjelaskan bahwa pada tahun 2021, tingkat pengangguran di Pohuwato tercatat sebesar 2,45 persen. Angka ini meningkat menjadi 3,46 persen pada tahun 2023. Untuk tahun 2025, pemerintah menargetkan penurunan angka pengangguran menjadi 2,50 persen.
Suharsi juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung kemajuan daerah. Pemerintah Kabupaten Pohuwato fokus pada peningkatan infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah, seperti jalan kabupaten, irigasi, telekomunikasi, jaringan air bersih, pariwisata, pasar, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
“Ini adalah kebutuhan dasar yang harus terus diperbaiki dan dipenuhi untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Suharsi.
Ia juga menyadari bahwa tantangan terbesar bagi pemerintah yang akan datang adalah memastikan pencapaian target pembangunan tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Rapat paripurna ini menandai awal dari pembahasan yang lebih mendalam tentang APBD Tahun 2025 dan rencana pembangunan daerah yang akan datang. Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan dapat tercapai sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik bagi Kabupaten Pohuwato.