Gorontalo.tv.Deprov – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menilai bahwa tidak adanya kesepakatan dalam menanggulangi kendala yang dihadapi progres pengerjaan Proyek Strategis Nasional Kanal Tanggidaa dan Jaringan Irigasi Taluduyunu yang hingga kini mengalami kemunduran serta keterlambatan pembangunan dari target yang telah ditentukan, salah satu faktor penyebab utama adalah saling lempar tanggung jawab antara Dinas PUPR dan kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan.
Hal ini di ungkapkan, Thomas Mopili kepada sejumlah awak media usai menggelar Rapat Bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Gorontalo dalam rangka membahas terkait pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2023 serta rencana program di tahun anggaran 2024, yang berlangsung di RM Mawar Saron Kota Gorontalo. Senin (13/11/2023)
Menurut Thomas Mopili, bahwa pelaksanaan proyek ini terhambat oleh konflik tanggung jawab antara pihak pelaksana (kontraktor) dengan Pejabat Pembuat Keputusan (PPK) dalam hal ini PUPR Provinsi Gorontalo.
“Salah satu permasalahan utama adalah saling lempar tanggung jawab antara PUPR dan kontraktor, tanpa adanya kesepakatan dalam menanggulangi kendala yang dihadapiProgres pengerjaan Proyek Strategis Nasional Kanal Tanggidaa dan jaringan irigasi Taluduyunu mengalami kemunduran yang signifikan dan keterlambatan pembangunan dari target yang ditetapkan,”
“Padahal masalah ini masih terbuka jalan keluar, yang masih bisa ditempuh. Kita masih memiliki anggaran 4 miliar, tambah retensi 5% itu cukup banyak untuk menjamin proyek ini berjalan lancar,” jelasnya
Sejauh ini menurut Thomas peluang ini terbuka lebar dalam penyelesaiannya, namun pihak PUPR sendiri yaitu Kadis dan Kabid SDA PUPR-PKP dianggap tidak memiliki kompetensi dalam mengelola pembangunan proyek strategis yang ada saat ini. Padahal sebelumnya, PUPR juga telah berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut dalam waktu tiga minggu, namun hingga kini belum ada solusi konkret yang ditemukan.
Olehnya, menyikapi ini semua, Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo berencana untuk melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, dengan harapan mendapatkan jawaban dan solusi yang tepat terkait penyelesaian dua proyek tersebut.
“Besok kita akan ke kantor PUPR untuk evaluasi, dan kali ini kita akan keras terhadap mereka. Jika tidak mampu menyelesaikan kanal Tanggidaa ini tepat waktu, maka kita rekomendasikan Kepala Dinas dan Kabid SDA PUPR-PKP untuk mundur,” tegas Thomas.(Ricky/adv)
