GORONTALO.TV.Deprov – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Venny Anwar menilai bahwa perampasan kendaraan yangvdilakukan oleh debt collector dari perusahaan Finance karena adanya keterlambatan pembayaran angsuran memang tidak dibenarkan oleh undang-undang.
Hal ini diungkapkan Venny Anwar disaat dirinya usai menggelar Rapat Kerja Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi Gorontalo bersama Pihak PT. Sinar Mas Finance Gorontalo, terkait aduan masyarakat terhadap prosedur penarikan kendaraan, yang berlangsung di Ruang rapat Inogaluma Kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Senin. (02/10/2023)
Venny Anwar menjelaskan, bahwa rapat yang digelar kali ini menyangkut aduan masyarakat, terkait dengan adanya keterlambatan pembayaraan angsuran kendaraan mobil, dimana mobil tersebut saat ini sudah dalam proses lelang, olehnya Komisi II menghadirkan pihak PT. Sinar Mas Finance Gorontalo guna mencarikan jalan solusi terbaik terhadap permasalahan tersebut.
Rapat dalam rangka mencari titik permasalahan dan solusinya, Venny merasa turut bersyukur, karena dalam rapat tersebut telah menemukan jalan solusi yang terbaik, dimana Pihak PT. Sinar Mas Finance Gorontalo sendiri akan segera mengirim surat ke direksi menyangkut permasalahan tersebut, karena menurutnya dari sejumlah permasalahan penarikan kendaraan bermotor yang terlambat dalam membayar angsuran, permasalahan yang dihadapi kali ini dirasa cukup berat.
Politikus Gender ini juga menilai, bahwa selama ini terjadinya perampasan kendaraan di jalan yang dilakukan oleh debt collector memang tidak dibenarkan oleh undang-undang.
Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo akan terus mengawal dan mencarikan solusi terbaik atas semua permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, olehnya ia meminta kepada para pihak untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan, dan pihak PT. Sinar Mas finance Gorontalo sendiri berjanji meminta jangka wakatu satu minggu untuk menyelesaikan masalah tersebut. (Ricky/adv)