GOTV – Komisi 3 DPRD Bone Bolango menyikapi surat yang masuk dari masyarakat terkait alih fungsi lahan pertanian yang berubah menjadi lahan bangunan. Menurut ketua Komisi 3 Tahir Badu, pihaknya mengundang Dinas Pertanian, Dinas PU sebagai tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dan Kepala Bagian Hukum setda Bone Bolango, untuk membahas aduan salah seorang pemilik lahan di Desa Iloheluma Kecamatan Kabila.
Menurut Tahir Badu, pemilik lahan bermohon untuk ditinjau kembali alih fungsi lahan pertanian ditanah miliknya. Sebab areal tanah miliknya masuk dalam peta rencana tata ruang wilayah (RTRW) lahan pertanian, dan hal tersebut menyebabkan Pemda tidak bisa mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada yang bersangkutan.
Tahir menjelaskan, Pemda Bone Bolango pernah mengeluarkan IMB di RTRW lahan pertanian, namun hal tersebut menyebabkan Sekda Bone Bolango harus dipanggil pihak kepolisian untuk menjelaskan keluarnya IMB tersebut. Belajar dari pengalaman tersebut, maka kini Pemda Bone Bolango tidak lagi mengeluarkan IMB dikawasan lahan pertanian yang sudah diatur dalam RTRW terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Sejauh ini terdapat kelemahan dalam Perda RTRW LP2B, sebab menurut Tahir Badu, dalam perda tersebut tidak menyebutkan lokasi atau spot mana saja yang tidak bisa dialihfungsikan menjadi bangunan. Untuk itu nantinya pihak DPRD akan melakukan revisi kembali Perda RTRW tersebut, agar mempertegas wilayah mana saja yang bisa dilakukan pendirian bangunan.
Tahir Badu berharap pemohon yang ingin mengajukan alihfungsi lahan bisa bersabar hingga adanya revisi perda mengenai RTRW Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang rencananya baru akan dibahas penyusunannya tahun 2022 nanti.
