GORONTALO.TV.Deprov – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili mensinyalir program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR membiru, oleh sebab itu pihak Komisi III akan mencoba meluruskan program yang pro sektor perumahan yang mampu meningkatkan kualitas rumah masyarakat ini.
Hal ini terungkap di saat Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat bersama Dinas PUPR dan KP Provinsi Gorontalo dalam rangka membahas terkait pelaksanaan program kerja tahun 2023, yang berlangsung di ruang rapat inogaluma kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Senin (15/05/2023)
Sejauh ini menurut Thomas, kalaupun ada aspirasi dari salah satu Anggota DPR RI dirinya tidak mempermasalahkan, namun sepanjang pengamatannya selama ini, program BSPS dalam pengelolaannya sampai ke tingkat bawah harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dari partai politik tertentu yang mengklaim bahwa program BSPS adalah aspirasinya yang telah diperjuangkan selama ini.
Begitu juga dengan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari partai PDI P Laode Haimudin, menurutnya bahwa program BSPS yang selayaknya untuk masyarakat umum agar tidak di monopoli dalam pengelolaannya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan akan melanjutkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Gorontalo tahun 2023.
Program BSPS ini dinilai merupakan salah satu program pro rakyat di sektor perumahan yang mampu meningkatkan kualitas rumah masyarakat, yang sebelumnya tidak layak huni menjadi lebih layak huni dengan dana stimulan dari pemerintah.(Ricky/adv)