Gorontalo.tv.Deprov – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo sekaligus Ketua Rombongan tim Pansus LKPJ Gubernur Paris Jusuf menegaskan, bahwa pihaknya telah menyarankan kepada Menpan agar supaya pelaksanaan Bimtek untuk Anggota DPRD Provinsi yang terpilih nantinya, Menpan bisa memberikan suatu materi yang terkait dengan laporan kinerja yang relevansinya dengan evaluasi SKIP 2023.
Penegasan sekaligus saran dari Ketua DPRD Provinsi Gorontalo ini disampaikan langsung Paris Jusuf usai menggelar pertemuan dengan Menpan RB dalam rangka konsultasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan LKPJ Gubernur tahun 2023.
Dalam lawatannya ke Menpan RB, Paris Jusuf yang didampingi Wakil Ketua I Sofyan Puhi, Wakil Ketua II Awaludin Pauweni, Wakil Ketua III Kris Wartabone dan para Anggota tim Pansus LKPJ Gubernur diterima langsung Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Hidayah Asmi Nasution di ruang Rapat lantai I Kantor Kemenpan RB RI di Jakartan. Selasa (19/03/2024)
“Tadi ini kunjungan yang kedua dalam rangka tim Pansus LKPJ, dalam pembicaraan ada beberapa point yang terangkat, karena ini kaitannya dengan rekomendasi maka hal yang pertama adalah tentang kami telah merekomendasikan hasil evaluasi SKIP tahun 2023 tentang dengan laporan kinerja dari SKIP tersebut.”jelas Paris Jusuf
Bukan hanya masalah itu, tim Pansus LKPJ bersama Kemenpan RB membahas masalah zona integritas yang ada di Provinsi.
“Kemudian yang berikut terkait dengan zona integritas yang kami juga rekomendasikan karena kami melihat Provinsi tidak ada yang masuk dalam wilayah itu,”tambahnya.
Selain masalah evaluasi SKIP dan zona integritas menurut Paris Jusuf masih banyak lagi hal-hal yang di bahas termasuk masalah regulasi program.
“Kemudian banyak hal yang disampaikan, yakni tentang regulasi-regulasi terkait dengan kegiatan beberapa program yang ada di Provinsi Gorontalo,”terang Paris Jusuf
Terakhir menurut Paris Jusuf masalah pelaksanaan Bimtek, pihaknya menyarankan agar supaya pelaksanaan Bimtek untuk Anggota DPRD Provinsi yang terpilih nantinya, maka disarankan untuk Menpan bisa memberikan suatu materi yang terkait dengan laporan kinerja yang relevansinya dengan evaluasi SKIP 2023.
“Karena khusus untuk Gorontalo sampai saat ini masih stagnan yang berada pada posisi kelas B,”tegasnya.
Paris Jusuf berharap, agar tim Pansus LKPJ Gubernur bisa bekerja dengan baik, sesuai target yang telah ditentukan yang hasilnya nanti bisa di Paripurnakan.
“Saya berharap pada tim Pansus LKPJ agar supaya bisa segera menyelesaikan kinerjanya dan Pansus ini akan menggelar Paripurna pada tanggal 25 Maret mendatang,”pungkasnya.(Ricky/adv)
