POHUWATO, Gorontalo.tv – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Paripurna ke-33 dengan agenda penyampaian nota pengantar terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2025, Selasa (30/06/2026).
Rapat paripurna tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Beni Nento, didampingi Wakil Ketua I Hamdi Alamri dan Wakil Ketua II Delvan Yanjo, serta dihadiri seluruh anggota DPRD.
Turut hadir dalam agenda tersebut Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, bersama para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, secara resmi membuka jalannya rapat paripurna.
“Maka dengan ini saya membuka resmi Rapat Paripurna ke-33 tentang penyampaian nota pengantar terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2025,” ujar Beni.
Agenda rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam proses evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2025 sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD atas penggunaan anggaran selama satu tahun berjalan.
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum terkait LKPJ APBD Kabupaten Pohuwato Tahun 2025 yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah. Hasilnya, seluruh fraksi secara kompak menerima LKPJ tersebut untuk dibahas dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan tata tertib yang berlaku.
Fraksi Gerindra, Abdul Hamid Sukoli, menyampaikan apresiasi atas capaian pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025.
“Apa yang telah disampaikan Wakil Bupati tadi, kami menerima dan akan dilaksanakan sesuai mekanisme tata tertib yang berlaku,” kata Abdul Hamid.
Ia juga mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pohuwato yang dinilai cukup signifikan.
“Kami apresiasi, di tahun 2025 prestasi pemerintah daerah cukup luar biasa. Pertumbuhan ekonomi kita mencapai 7,5 persen. Ini menunjukkan adanya kinerja yang baik dalam pengelolaan APBD, yang juga tercermin melalui laporan BPK,” ungkapnya.
Selain itu, Fraksi Gerindra turut memberikan dukungan terhadap langkah pemerintah daerah dalam menghadirkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor pertambangan.
Menurutnya, kehadiran BUMD pertambangan diharapkan dapat menjadi solusi dalam pengelolaan sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Pohuwato, sekaligus menjadi sarana pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan merekomendasikan potensi pertambangan secara lebih terarah dan terukur.
Dengan diterimanya LKPJ APBD 2025 oleh seluruh fraksi, pembahasan selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan serta pengelolaan anggaran daerah di masa mendatang. (Ars)
