GORONTALO.TV.Deprov – Pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang ke 101, dalam rangka Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo yang ke 22 diwarnai aksi demo oleh sejumlah warga yang mengatasnamakan para nelayan yang berasal dari Kota Gorontalo, aksi demo para nelayan yang berlangsung di depan Kantor DPRD Provinsi Gorontalo ini menolak kebijakan pemerintah pusat yang di anggap tidak berpihak kepada para nelayan lokal. Senin (05/12/2022)
Menaggapi adanya aksi demo para nelayan ini Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Moh. Kris Wartabone tidak menampik bahwa tuntutan para nelayan terhadap kebijakan Pemerintah pusat tersebut memang memiliki dampak bagi para nelayan itu sendiri.
Menurut Kris Wartabone, akibat kebijakan tersebut para nelayan harus menanggung beban biaya yang cukup tinggi, proses yang berbelit dan area penangkapan ikan yang diatur, membatasi nelayan-nelayan kecil . dimana, di jarak 6 Mil sampai 12 Mil, yang memiliki tonasinya dibawah tidak bisa lagi beroperasi.
Lebih jauh Kris Wartabone berjanji bahwa pihak Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo akan mengkonsultasikan kebijakan tersebut ke Pemerintah Pusat, agar para nelayan ada perlakuan khusus, terutama pengaturan zonasi di dalam teluk tomini. Karena selama ini kewenangan dari Pemerintah Daerah tidak ada dalam aturan tersebut dan murni dari Peraturan Pemerintah (PP), yang turunannya adalah Peraturan Menteri.(Ricky/adv)
