Gorontalo.tv.Deprov – Sejumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja di Kementerian Agama RI dalam rangka Konsultasi tentang strategi Kementerian Agama dalam memenuhi kebutuhan beragam peserta didik tentang inklusi pendidikan keagamaan di Daerah.
Kunjungan kerja yang di pimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf bersama Wakil Ketua DPRD Sopyan Puhi bersama Anggota DPRD lainnya, diterima para Pejabat di lingkungan Kementerian Agama RI di Jakarta. Kamis (11/01/2024).
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Arifin Djakani yang turut serta dalam lawatannya di Kementerian Agama RI kali ini menyatakan, bahwa perkembangan peningkatan pendidikan khususnya anak didik di sekolah Madrasah Ibtida’iyah (Mi) dan sekolah Madrasah Sanawiyah (MTs) yang ada di Kabupaten Gorontalo masih minim pemintanya dikarenakan masih kurangnya tenaga pengaja.
“Di Kabupaten Gorontalo pengembangan dan minat masuk Madrasah, Mi dan MTs terkendala pada sumber daya manusia, yakni pengajar yang belum memadai,”jelas Arifin Djakani.
Kasubdit Kesiswaan Kementerian Agama RI Imam Buchori yang menerima rombongan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo menerangkan, bahwa Inklusi di Madrasah, khususnya di Kementerian Agama RI sudah ada pokja inklusinya, dimana menurutnya, ada 2 strategi terkait dengan inklusi tersebut, yakni program harus inklusi dan tidak ekslusif.
Lebih jauh menurut Buchori, saat ini sudah ada 568 Madrasah inklusi yang sudah di SK kan. Sementara di Gorontalo sendiri belum ada Madrasah inklusi, Untuk mempercepat Madrasah inklusi Kemenag telah membentuk forum percepatan, Pemerintah Daerah diharapkan bisa membantunya, sehingga nantinya semua Madrasah itu menjadi Madrasah inklusi.
“Apabila anggota DPRD dan Pemda ingin membantu lembaga pendidikan Keagamaan dipersilahkan, karena saat ini sudah ada payung hukumnya, lewat Kemendagri no 84 tahun 2022. Walaupun di Permen ini sifatnya masih bantuan, pengajuan Madrasah inklusi masih perlu dicek apakah Madrasah tersebut sudah ada siswa inklusinya, “ tegas Buchori
Olehnya ia meminta kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo, kiranya untuk Kabupetan Bone Bolango perlunya didirikan Madrasah Negeri, karena Bone Bolango adalah satu-satunya Kabupaten yang belum memiliki Madrasah Negeri. Hal ini sejalan dengan keinginan Kementerian Agama agar disetiap Kabupaten/ Kota harus sudah memiliki Madrasah Negeri.(Ricky/adv)
