Gorontalo.tv.Deprov – Sejumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat yang ada di Jakarta, kunjungan yang dipimpin langsung Wakil Ketua Sofyan Puhi dan Awaludin Pauweni ini dalam rangka Silaturahim sekaligus Koordinasi dengan telah dikeluarkannya produk peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) terkait Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum .
Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh peserta Pemilu diseluruh Indonesia, termasuk yang ada di Provinsi Gorontalo, poin-poin ini yang dibahas dalam dialog bersama Komisioner KPI Mohammad Reza saat menerima Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, di kantor KPI Pusat di Jakarta. Rabu (22/11/23).
Wakil Ketua DPRD Awaludin Pauweni menyatakan, bahwa pertemuan kali ini menjadi wadah dalam membahas berbagai hal menyangkut Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 4 Tahun 2023.
“Pertemuan ini menjadi wadah untuk membahas hal-hal krusial, termasuk tentang Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengawasan Pemberitaan Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilu di Lembaga Penyiaran,” Jelas Awaludin Pauweni
Menurut Awalaudin, pertemuannya dengan KPI Pusat menjadi dasar sekaligus sumber informasi bagi DPRD Provinsi sendiri.
“Informasi dan arahan yang kami terima hari ini sangat penting bagi kami, baik sebagai anggota DPRD, maupun sebagai calon anggota legislative (caleg),”terangnya
Oleh sebab itu, sebagai Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang masih aktif dirinya bersama anggota lainnya akan mengambil langkah-langkah untuk membangun koordinasi dan kolaborasi dengan KPID Gorontalo untuk membuat deklarasi damai.
“Diharapkan suara bersama lembaga penyiaran, DPRD, dan KPI dapat menciptakan lingkungan yang kondusif selama periode Pemilu,”ujar Awaludin
Lain halnya dengan Mohammad Reza, sebagai Komisioner KPI mewakili Provinsi Gorontalo dirinya menyoroti pentingnya pengawasan lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Gorontalo.
“Ada 29 lembaga penyiaran di Gorontalo, itu yang membutuhkan pengawasan dan pemantauan yang serius untuk memastikan ketaatan terhadap aturan dalam proses penyiaran, Sementara untuk melakukan pemantauan ini, diperlukan alat pemantau, sementara Pengawasan, Pelanggaran dan semacamnya hanya dapat dibuktikan melalui alat pemantauan itu,”
Olehnya ia berencana untuk mengirim surat ke daerah-daerah yang belum memiliki alat pemantau, termasuk Gorontalo, dengan harapan mendapatkan dukungan dari DPRD melalui penganggaran. (Ricky/adv)
