GORONTALO.TV.Deprov – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo Hamid Kuna, akan terus mengawal dan memperjuangkan sejumlah aspirasi yang disampaikan para Kepala Desa dan para Lurah serta Camat se Provinsi Gorontalo dalam hal pendapatan tambahan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, pendapatan tambahan atau tunjangan yang sebelumnya sempat terprogram kini sudah tidak berjalan lagi, untuk itu melalui kegiatan dialog ini Ketua Komisi IV akan mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo sebisa mungkin agar program bantuan tunjangan ini bisa berjalan sesuai harapan para Kepala Desa/Lurah yang ada di Provinsi Gorontalo.
Hal ini disampaikan langsung Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo Hamid Kuna, disaat menghadiri dialog bersama Pejabat Gubernur Gorontalo bersama seluruh Kepala Desa/Lurah serta Camat se-Provinsi Gorontalo, yang berlangsung di Gedung El Haj Convention (Mess Haji) Kota Gorontalo, Selasa (27/12/2022)
Menurut Hamid Kuna, bahwa kebijakan Pemerintah sebelumnya dimana para Kepala-Kepala Desa mendapat tunjangan pendapatan tambahan yang diperoleh diluar dari dana desa membuat harapan baru, formulasi atau terobosan baru inilah yang ditunggu para Kepala-Kepala Desa, karena menurut Hamid Kuna, anggaran yang akan dikeluarkan dari total sebanyak 600 Desa se Provinsi Gorontalo hanya 1 milyard rupiah pertahun, apabila setiap desa hanya mendapat anggaran 10 juta.
Ketua Komisi IV menilai, anggaran 1 milyard pertahun di anggap masih kecil dibandingkan besaran APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo yang mencapai 1 triliun lebih, apalagi menurut Hamid Kuna, para Kepala Desa adalah ujung tombang Pemerintah Daerah, karena Pemerintah desalah yang banyak mengelola data selama ini, bahkan Hamid Kuna Optimis program ini bisa direalisasikan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Dialog bersama Pejabat Gubernur Gorontalo bersama seluruh Kepala Desa/Lurah serta Camat se-Provinsi Gorontalo yang mengangkat tema, Pemanfaatan Teknologi Ramah Lingkungan dan Percepatan Penurunan Stunting, akan memberi dampak positif demi keberlangsungan komunikasi Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah yang ada di tingkat desa. (Ricky/adv)
