Gorontalo.tv.Pohuwato – Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik yang dihadapi petani sawah di Kecamatan Buntulia dan Kecamatan Duhiadaa. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Sidang DPRD Pohuwato, Rabu (28/01/2026).
RDP ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas permohonan audiensi masyarakat serta untuk mencermati kondisi terganggunya kurang lebih 1.500 hektare lahan sawah di Kecamatan Buntulia dan Duhiadaa akibat sedimentasi. Kondisi tersebut dinilai telah berdampak serius terhadap sistem irigasi, menurunkan produktivitas pertanian, serta memengaruhi perekonomian masyarakat, khususnya para petani.
Rapat dihadiri oleh Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, didampingi Wakil Ketua I Hamdi Alamri dan Wakil Ketua II Delvan Yanjo, serta jajaran anggota DPRD Kabupaten Pohuwato. Turut hadir pula perwakilan Polres Pohuwato yang diwakili Kabag Ops, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato, Camat Buntulia dan Camat Duhiadaa, sembilan kepala desa dari kedua kecamatan tersebut, Ketua KTNA Kabupaten Pohuwato, perwakilan KPSD Kabupaten Pohuwato, perwakilan penambang, pengusaha penggilingan padi, serta pemerhati lingkungan.
RDP secara resmi dibuka oleh Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa forum RDP ini bertujuan untuk mendengarkan secara langsung aspirasi, masukan, dan pandangan seluruh pihak terkait, guna memperoleh gambaran yang utuh terhadap persoalan sedimentasi dan dampaknya bagi masyarakat, khususnya petani di Kecamatan Buntulia dan Duhiadaa.
Dalam forum tersebut, sejumlah petani menyampaikan keluhan terkait seringnya terjadi gagal panen yang mereka alami. Tidak hanya berdampak pada hasil pertanian, kondisi ini juga mengancam keberlangsungan usaha penggilingan padi yang terancam gulung tikar. Para petani menilai sedimentasi menjadi salah satu penyebab utama lahan sawah tidak lagi produktif, sehingga mereka meminta adanya solusi konkret dari para pemangku kepentingan.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, DPRD Pohuwato melalui Wakil Ketua I, Hamdi Alamri, menyampaikan sejumlah solusi dan kesimpulan RDP, antara lain:
- Mengedepankan semangat gotong royong dalam menghadirkan solusi terhadap kondisi darurat pangan yang dihadapi masyarakat.
- Menarik kembali alat ekskavator milik Dinas Pertanian yang diperuntukkan bagi petani untuk segera digunakan.
- Memfasilitasi petani dan Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pertanian, dalam penyediaan alat berat berupa ekskavator.
- Memerintahkan Pemerintah Daerah untuk mendesak perusahaan agar turut bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan sedimentasi, mengingat aktivitas dari hulu ke hilir turut menghasilkan sedimen.
Menanggapi kesimpulan RDP tersebut, Yosar Ruiba yang mewakili penambang menyatakan komitmennya untuk terlibat dan mendukung penyelesaian masalah sedimentasi dalam jangka menengah bersama Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pohuwato. Ia juga menyampaikan bahwa pada keesokan hari pihaknya akan mengerahkan tiga unit ekskavator untuk melakukan pekerjaan penanganan sedimentasi dan perbaikan irigasi yang bersifat mendesak, atas nama penambang, petani, dan masyarakat Pohuwato. (ars)
