GOTV.Bone Bolango – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menegaskan komitmennya dalam melindungi dan memenuhi hak anak. Tiga persoalan serius, yakni perkawinan anak, pekerja anak, dan anak tidak sekolah (ATS), menjadi perhatian pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustapa mengatakan perlindungan anak harus menjadi agenda bersama seluruh pihak. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pencegahan Perkawinan Anak, Pekerja Anak, dan Anak Tidak Sekolah (ATS).
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Agama Suwawa dan Dinas Sosial P3APPKB tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Kabupaten Bone Bolango Tahun 2026.
Kegiatan berlangsung di Grand Q Hotel, Kota Gorontalo, Kamis (2/7/2026).
“Anak adalah aset terbesar bangsa sekaligus penentu masa depan kita semua. Karena itu, pemenuhan hak-hak dasar anak merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan bersama,” kata Iwan.
Menurutnya, cita-cita mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045 harus dibangun sejak sekarang. Salah satu fondasinya adalah memastikan setiap anak mendapatkan hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
Iwan menilai upaya tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah, lembaga peradilan, dunia pendidikan, keluarga, hingga masyarakat.
“Urusan anak merupakan urusan yang sangat penting karena menyangkut masa depan bangsa dan daerah,” ujarnya.
Dia mengatakan pemenuhan hak anak harus dilakukan melalui pengasuhan yang baik, perlindungan yang memadai, serta akses terhadap pendidikan dan berbagai layanan dasar.
Di sisi lain, Iwan mengakui masih ada sejumlah persoalan yang dapat mengancam masa depan anak. Tiga di antaranya adalah praktik perkawinan usia anak, pekerja anak, dan fenomena anak tidak sekolah.
“Ketiga persoalan ini harus menjadi perhatian bersama. Kita ingin memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan belajar, tumbuh dalam lingkungan yang aman, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” tandasnya.
Pemkab Bone Bolango berharap koordinasi lintas sektor dan kerja sama antarlembaga dapat memperkuat upaya pencegahan serta penanganan persoalan anak secara terpadu dan berkelanjutan.
