Gorontalo.tv.Deprov – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Adhan Dambea menyikapi dengan tegas terjadinya desas desus tekanan atau intervensi pihak berwajib dalam menentukan pilihan pada pelaksanaan pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kota, Provinsi maupun Anggota DPR RI, DPD, Presiden dan Wakil Presiden yang akan di gelar pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang.
Sikap tegas ini disampaikan langsung Adhan Dambea setelah dirinya mengikuti perkembangan yang terjadi di luar daerah selama ini, dari pengamatannya bahwa telah berkembang di media sosial terjadinya intervensi oleh oknum penegak hukum terhadap para Kepala-Kepala Desa agar bisa memenangkan salah satu calon tertentu.
“Saya hanya mengikuti perkembangan di luar daerah, bahwa memang beberapa daerah, bahkan sudah beredar di media sosial, telp-telp antar oknum Kapolres, Kajari, dimana yang berkembang di luar daerah itu ada usaha-usaha untuk menekan para Kepala Desa, Kepala Desa di takut-takuti, kalau tidak mau memenangkan pasangan C misalnya, atau pasangan D maka masalah ADDnya, anggaran Desa akan di persoalkan akan di pidanakan,”ujar Adhan Dambea kepada awak media di Kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Senin (05/02/2204)
Adhan pun menilai, bahwa apa yang telah dilakukan oknum penegak hukum dalam hal mencari-cari kesalahan pengelolaan dana Anggaran Desa tak patut dilakukan.
“Kalaupun di Desa itu toh ada penggunaan Anggaran Desa tidak benar silahkan proses, tapi jangan di proses karena atau dicari – cari alasannya karena tidak mau mengikuti perintah, harus memilih C misalnya,”tegasnya
“Saya pikir ini jangan dilakukan agar supaya Pelaksanaan Pemilu ini benar-benar jujur, terbuka dan tidak ada tekanan pihak dari kiri kanan. Orang dengan ikhlas memilih calonnya siapapun dia, baik DPRD maupun Pilpres, tetapi jangan tekan-tekan kepala Desa, dan di takut-takuti,”pinta Adhan.
Politikus senior ini pun menyarankan, agar kejadian intervensi langsung yang dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum diluar daerah dalam memenangkan salah satu calon tertentu agar tidak terjadi di Gorontalo.
“Kalaupun hal ini ada di Daerah-daerah lain, saya sarankan Gorontalo jangan seperti itulah, saya menghimbau kepada aparat penegak hukum, baik yang di Polda maupun di Kejaksaan, janganlah melakukan penekanan terhadap para aparat desa maupun aparat yang ada di tingkat bawah,”pungkasnya.(Ricky/adv)
