Pohuwato. Gorontalo TV – Menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang terdampak krisis air bersih di wilayah Kecamatan Popayato Barat, Gabungan Komisi I, II, dan III DPRD Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan pihak Perumda Tirta Moolango serta dinas teknis terkait, pada rabu (01/07/2026).
RDPU tersebut dilaksanakan untuk membahas persoalan distribusi air bersih yang dikeluhkan warga Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat.
Rapat dibuka oleh Wakil Ketua I DPRD Pohuwato, Hamdi Alamri, didampingi Wakil Ketua II Depan Yanjo, serta dihadiri jajaran anggota Komisi I, II, dan III DPRD Pohuwato. Turut hadir pula pihak teknis dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pohuwato.
Dalam forum tersebut, Hamdi Alamri menegaskan bahwa persoalan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Bicara air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat Pohuwato. Persoalan ini bukan hanya terjadi di wilayah Popayato, tetapi juga muncul di beberapa wilayah lain dengan berbagai persoalan yang berbeda,” ujar Hamdi.
Ia juga menyoroti adanya dugaan penyedotan air menggunakan mesin alkon oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi. Menurutnya, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius karena merugikan kepentingan masyarakat luas.
“Saya ambil contoh, ada penyedotan air bersih menggunakan alkon yang bahkan dilakukan oleh pengusaha. Jika itu benar, tentu ini merupakan pelanggaran besar karena mengambil hak masyarakat untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, DPRD Pohuwato menawarkan solusi dengan melakukan peninjauan langsung ke lokasi guna mengetahui penyebab utama terjadinya krisis air bersih di wilayah tersebut.
Dengan peninjauan itu, DPRD berharap dapat merumuskan langkah konkret dan solusi yang tepat bagi masyarakat terdampak.
Selain itu, DPRD juga menyarankan kepada pihak Perumda Tirta Moolango untuk sementara menyalurkan suplai air bersih menggunakan mobil tangki PDAM, dengan jadwal pengantaran satu kali dalam sepekan sebanyak empat ritase untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak.(ars)
