Gorontalo.tv.Pohuwato – Fraksi Golkar DPRD Pohuwato melalui juru bicaranya, Akbar Baderan, meminta kepada pemerintah daerah dalam rapat paripurna ke-31 terkait penyampaian pandangan atas nota pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025, Kamis (26/03/2026).
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah segera mengevaluasi perjanjian kerja sama pembangunan ritel modern seperti Alfamart, Indomaret, dan Alfamidi. Mereka menilai ekspansi yang kian masif berpotensi mengancam keberlangsungan pelaku UMKM lokal.
“Perlu ada pembatasan pembangunan serta pengaturan jam operasional yang saat ini berlangsung 1×24 jam. Ini penting agar tidak mematikan usaha kecil masyarakat,” tegas Akbar.
Tak hanya itu, Fraksi Golkar juga mendesak percepatan pembentukan tim untuk merealisasikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di 10 blok yang telah direncanakan. Langkah ini dinilai krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memberikan kepastian hukum bagi aktivitas pertambangan masyarakat.
Di sektor ekonomi daerah, Golkar menyoroti lambannya pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai mitra strategis pemerintah. Mereka meminta proses ini dipercepat agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya pelibatan Ombudsman dalam penilaian kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini dinilai penting guna memastikan indikator kinerja terukur secara objektif, terutama dalam pelayanan publik.
Sorotan tajam juga diarahkan pada menurunnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025. Golkar meminta penguatan sumber daya manusia di sektor keuangan, khususnya yang memiliki kompetensi dalam optimalisasi pemungutan PAD.
Di bidang infrastruktur dan lingkungan, persoalan banjir di Desa Hulawa menjadi perhatian serius. Pendangkalan sungai akibat sedimentasi disebut sebagai penyebab utama meluapnya air hingga merusak rumah warga. Fraksi Golkar mendesak pemerintah segera melakukan pengerukan sungai serta peninggian tanggul yang saat ini dinilai tidak lagi memadai.
Masalah krisis air bersih yang melanda wilayah Dengilo hingga Popayato juga tak luput dari kritik. Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah bersama PDAM segera mengambil langkah konkret untuk menjamin akses air bersih bagi masyarakat.
Pada poin terakhir, Fraksi Golkar mendorong Bupati Pohuwato untuk lebih proaktif memperjuangkan tambahan alokasi anggaran dari pemerintah pusat, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), maupun optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan royalti dari sektor sumber daya alam.
“Pemerintah harus benar-benar hadir, bukan sekadar ada. Dengarkan jeritan rakyat dan kembalikan kepercayaan publik,” tutup Akbar.(ars)
