Gorontalo.tv.Pohuwato – Menanggapi aspirasi masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Persatuan Pelajar Mahasiswa Buntulia (PPMB), Wakil Ketua DPRD Pohuwato, Hamdi Alamri, memberikan warning kepada pihak perusahaan.
Aleg dari Partai Gerindra itu meminta dengan tegas agar pihak perusahaan memberikan gambaran maupun penjelasan yang terang-benderang terkait sejumlah isu liar yang sementara berkembang di Kabupaten Pohuwato.
“Yang pertama tentang persoalan 51% kepemilikan KUD yang sudah dialihkan ke perusahaan itu harus jelas. Harus ada pernyataan resmi secara jelas dari perusahaan itu benar atau tidak,” ujar Hamdi usai menerima aksi demonstrasi PPMB, Selasa (22/9/2025).
Hamdi juga menyoroti persoalan ganti rugi lahan yang sampai dengan hari ini belum terselesaikan.
“Saya sudah bicara dengan Direktur Perusahaan PT. PETS yang menyatakan siap menunggu. Tetapi asumsi mereka bahwa yang belum terbayarkan ada 100 lebih. Sementara menurut masyarakat ada yang 400 lebih, 500 lebih, bahkan sampai 600 lebih,” ungkap Hamdi.
Hamdi menambahkan, DPRD telah menyiapkan data terkait persoalan tersebut dan akan menunggu waktu untuk bertemu langsung dengan PT. PETS guna memastikan data riil yang benar.
Lebih lanjut, Hamdi menekankan pentingnya kejelasan perusahaan terkait alih profesi yang dijanjikan kepada masyarakat. Hal lain yang dianggap paling krusial adalah masalah Royalty dan CSAR.
Selain itu, Hamdi juga menyoroti persoalan terputusnya saluran air bersih yang menurut masyarakat diakibatkan oleh ulah perusahaan.
“Kami meminta ada jawaban balik dari perusahaan karena ini bicara air bersih yang menjadi kebutuhan mendasar. Jangan biarkan kami saja yang berhadapan dengan rakyat, tetapi perusahaan wajib menjawab seluruh persoalan yang ada di dalamnya,” tegas Hamdi.
Hamdi menegaskan bahwa pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Pohuwato tidak menolak adanya investasi. Menurutnya, investasi dibutuhkan untuk menambah pendapatan daerah melalui royalty dan fiskal nasional.
Namun, ia menekankan agar investasi jangan sampai menimbulkan masalah bagi rakyat.
“Tetapi yang perlu dititiberatkan adalah, jangan sampai investasi malah menimbulkan malapetaka. Sama halnya seperti yang disampaikan massa aksi PPMB tadi,” pungkas Hamdi.
Hamdi juga membantah asumsi masyarakat yang menuding DPRD maupun pemerintah daerah sebagai pelindung perusahaan.
“Terkesan bahwa DPRD dan Pemerintah Daerah seakan-akan menjadi pelindung perusahaan. Sehingga kami tegaskan bahwa kami bukan humasnya perusahaan,” tandas Wakil Ketua DPRD Pohuwato. (ars)